The Implementation of Educational Operational Funding (BOP) Policy for Enhancing Educational Facilities and Infrastructure at SMKN 60 West Jakarta
DOI:
https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.304Keywords:
Public Policy, Policy Implementation, Education Operational Costs, Educational Facilities and Infrastructure, Vocational High SchoolsAbstract
According to Law Number 20 of 2003, education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have spiritual religious strength, self-control, personality, intelligence, noble morals, and skills needed by themselves, society, nation and state. Every citizen aged 6 (six) years can participate in the compulsory education program. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) are the main source of school financing budgeted through the DKI Jakarta Regional Budget. The DKI Jakarta Provincial Government organizes a BOP assistance program for State Education Units. The DKI Jakarta Provincial Government through the BOP fund assistance program must accommodate school needs related to the provision of facilities and infrastructure in education units. SMKN 60 West Jakarta is the research locus because it is the only Tourism SMKN that has the largest budget for maintaining its facilities and infrastructure in the West Jakarta Education Sub-dept. II Region in the 2023 Fiscal Year and the only SMKN out of a total of 63 SMKNs in DKI Jakarta that received rehabilitation funds for repairs and demolition of school buildings in the 2022 Fiscal Year. Based on these conditions, an analysis of the strategy for implementing the BOP funding policy at SMKN 60 West Jakarta will be carried out along with the supporting and inhibiting factors for the implementation of the policy. It is hoped that the implementation of the BOP funding policy will be effective, transparent and accountable in educational units, especially at SMKN 60 West Jakarta.
References
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Faizah, Nur. 2014. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMKN 59 Jakarta
Fuad, Nurhattati. 2012. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: FIP PRESS.
Grindle, Merilee S., 1980, Politics and Policy Implementation in the Third World, New Jersey: Princeton University Press.
Hamdani. 2011. Dasar-Dasar Kependidikan. Bandung : Pustaka Setia
Hermino, Agustinus. 2013. Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan. Jakarta : Gramedia
Husain, Nehru Syahry. 2015. Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 353 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 326 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pencairan, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Malik. 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
Mansur, Budi. 2019. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Menengah
Marele S. Grindle, 1980. Politic and Policy Implementation in the Third Word. Princeton University Press
Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy, Illionis : Scott, Foresman and Company.
Miles, M. B. ;Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.
Nawawi, Sutaryat Trisnamansyah, Lim Wasliman, Adjat Sudrajat. 2018. Manajemen Pendayagunaan BOP Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Tingkat Atas di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kualitatif pada SMAN Negeri 97 dan SMK Negeri 1 Jakarta)
Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 353 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Rahmat. 2009. Penelitian Kualitatif. Equilibrum Vol 5 No. 9, hal. 1-8
Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
Supriadi. 2009. Satuan Biaya Pendidikan (Dasar dan Menengah).Bandung: Rosda
Supriadi, D., 2010. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosda Karya
Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor e-0012 Tahun 2023 Tentang Penerima dan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2023
Sutikno, M Sobry. 2012. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Lombok : Holistica
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mendapatkan dan Mengikuti Pendidikan dan Pemerintah Wajib Membiayai.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Erika Radina Sipayung, Ratri Istania, Edy Sutrisno

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
 
						 
							









